Kasus Subyek dan obyek hukum

SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

KELAS              : 2EB02

NAMA              : ANNISA NUR INDAH SARI (21214344)

ANNISA AYU BUDIMAN (21214353)

ANDIKA NURFI (21214070)

ARRIS PRIYO UTOMO (21214681)

Contoh Kasus :

Ikan Asin Muluskan Penyelundupan Sabu China ke Indonesia

        Berbagai macam cara digunakan gembong narkoba untuk menyusupkan sabu ke Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menyamarkan pengiriman dengan ikan asin.

Modus tersebut terungkap dalam praktik penyelundupan yang dilakukan sindikat Taiwan-Nigeria. 4 tersangka ditangkap berserta total barang bukti sabu seberat 14 kilogram.

   Keempat tersangka tersebut terdiri dari 2 pria warga Taiwan, LCW dan SZL, 1 pria berasal dari Nigeria berinisial NMB. Sementara satu tersangka lainnya merupakan wanita warga Indonesia berinisial KMN.

    Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Nugroho Aji mengatakan, beragam rute penyeludupan dilakukan oleh para pengedar, baik dari laut maupun udara.

Dalam pengungkapan kali ini, pihaknya mendapati sabu dimasukkan ke dalam 2 mesin bor "Satu bor berisi 2 kilogram dan satu lagi berisi 1 kilogram, mereka menyelundupkan melalui jalur pelabuhan tikus," beber Nugroho.

         Sindikat tersebut juga menyelundupkan sabu melalui jalur udara dengan cara menyimpan sabu dalam kotak yang berisi ikan asin. Paket tersebut dikirimkan dengan menggunakan jasa ekspedisi.

"Ada 2 tempat ikan asin. Masing-masing tempat berisi 1 kilogram sabu. Namun sebelum dikirim kita telah ketahui dan kita amankan barang tersebut," lanjut Nugroho.

Dia menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menekan angka peredaran sabu yang masuk ke Indonesia.

"Untuk ke depannya dan sebagai langkah antisipasi, kita sudah kerja sama dengan Bea Cukai, dengan BNN, dan juga dengan Polair," kata Nugroho.

Analisa :

        Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Pada kasus tersebut subyek hukum yang dimaksud adalah Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Nugroho Aji.

    Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Pada kasus tersebut obyek hukum yang dimaksud adalah barang narkotika berupa sabu yang diselundupkan dengan menyamarkan dengan ikan asin.

       Bea Cukai, BNN, Polair, dan Pihak berwenang setempat lebih memperketat barang yang akan masuk ke Indonesia agar dapat menekan angka peredaran sabu/narkotika yang masuk ke Indonesia.

           

REFERENSI

http://news.liputan6.com/read/2486500/ikan-asin-muluskan-penyelundupan-sabu-china-ke-indonesia

Subyek dan Obyek Hukum

Nama Kelompok         :

1.      Annisa Nur Indah Sari             (21214344)

2.      Annisa Ayu Budiman              (21214353)

3.      Andhika Nurfi                         (21214070)

4.      Arries Priyo Utomo                  (21214681)

Kelas   : 2EB02

“ SUBYEK DAN OBYEK HUKUM “

1.      Pengertian Subyek Hukum

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dan yang berhak memperoleh kewajiban dan hak yaitu manusia. Jadi, manusia adalah subjek hukum.

Ø  Jenis Subyek Hukum

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu:

1.      Manusia Biasa

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

2.      Badan Hukum

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum.

Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :

1. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)

Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.

Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

2.      Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon)

Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

Dengan demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

2.      Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Ø  Jenis Obyek Hukum

Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).

1.      Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud.

Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Ø  Benda bergerak

Dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

Ø  Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
2. Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.
3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

2.      Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

Ø  Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)

Pengertian Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).

Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

1.      Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

2.      Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

1. Gadai

Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.

·         Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan.

·         Sifat-sifat Gadai yakni :

·         Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

·         Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang di maksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali.

·         Adanya sifat kebendaan.

·         Syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

·         Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.

·         Hak preferensi (hak untuk di dahulukan).

Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan di bayarnya sebagaian dari hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud  surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten.

2.      Hipotik

Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis).

Sifat-sifat hipotik yakni :

1.      Bersifat accesoir yakni seperti halnya dengan gadai.

2.      Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit desuite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH perdata .

3.      Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain (droit de preference) berdasarkan pasal 1133-1134 ayat 2 KUH perdata.

4.      Obyeknya benda-benda tetap.

3.      Hak Tanggungan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.

Dengan demikian UUTH memberikan kedudukan kreditur tertentu yang kuat dengan ciri sebagai berikut :

1.      Kreditur yang diutamakan (droit de preference) terhadap kreditur lainya .

2.      Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut atau selama perjanjian pokok belum dilunasi (droit de suite).

3.      Memenuhi syarat spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.      Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Benda yang akan dijadikan jaminan hutang yang bersifat khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti berikut :

5.      Benda tersebut dapat bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).

6.      Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

7.      Tanah yang akan dijadikan jaminan ditunjukan oleh undang-undang.

8.      Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum (bersetifikat berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 1997 tentang pendaftaran.

Obyek hak tanggungan yakni :

1.      Hak milik (HM).

2.      Hak guna usaha ( HGU).

4.      Fidusia

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur.

Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Penyerahan demikian di namakan penyerahan secara constitutum possesorim yang artinya hak milik (bezit) dari barang di mana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Namun, dengan di keluarkannya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia maka penyerahan hak milik suatu barang debitor atau pihak ketiga kepada debitor secara kepercayaan sebagai jaminan utang.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Pendaftaran fidusia adalah jaminan fidusia yang lahir pada tanggal dicatat dalam buku daftar fidusia dan merupakan bukti kredutor sebagai pemegang jaminan fidusia diberikan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia yakni jaminan fidusia hapus karena hal sebagai berikut :

·         Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

·         Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitor.

·         Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berlakunya seseorang sebagai subyek hukum (pembawa hak) yaitu pada saat ia dilahirkan dab berakhir pada saat orang tersebut meninggal.

Bahkan bila perlu demi untuk kepentingannya sebagai subyek hukum dapat dihitung surut yaitu dimulai waktu masih dalam kandungan, akan tetapi pada saat dilahirkan orang tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini tentunya akan merupakan tanda tanya, menagapa ini penting untuk dibicarakan. Adapun kegunaannya yaitu sehubungan dengan perihal warisan yang terbuka ketika seseorang tersebut ketika seseorang tersebut masih berada dalam kandungan ibunya.

Perihal tiap-tiap orang dapat memiliki hak-hak menurut hukum tanpa kecuali,hal ini adalah benar, namun didalam hukum tidak semua orang diperkenankan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya tersebut.

Ada beberapa golongan yang oleh undang-undang telah dinyatakan tidak cukup untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum itu. Mereka itu adalah :

1.      Orang-orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur

Oleh KUHP (BW) yang dimaksud orang yang belum dewasa (masih dibawah umur) ialah apabila seseorang belum mencapai 21 tahun. Kecuali bagi seseorang yang walaupun  belum berusia 21 tahun tapi telah menikah maka ia dianggap dewasa dan dapat melakukan sendiri perbuatan hukum itu. Hanya dengan catatatan apabila sebelum berusia 21 tauhun ia bercerai, maka ia dianggap sebagai orang yang dibawah umur lagi.

Dan bagi wanita yang telah menikah, menurut KUHP (BW) pada umumnya tidak diperkenankan bertindak sendiri didalam lalu lintas hukum, tetapi ia harus diabntu oleh suaminya.

Dan oleh BW, wanita bersuami ini dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Disamping itu ada beberapa pasal dalam KUHP (BW) yang memperbedakan antara kecakapan orang lelaki dan wanita.

1.   Wanita dapat menikah jika ia berusia 15 tahun dan pria 18 tahun

2.  Wanita tidak diperbolehkan menikah sebelum lewat 300 hari setelah pernikahannya diputuskan, sedangkan untuk pria tidak ada larangan

3.    Seorang pria baru dapat mengakui anaknya bila ia telah berusia paling minim 19 tahun sedangkan wanita tidak ada batasan usia

2.      Orang-orang yang ditaru dibawah pengawasan (Curratele) yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau kuratomnya.

Diatas telah disebutkan bahwa disamping orang sebagai subyek hukum (pembawa hak), badan-badan hukum juga dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.

Karena badan-badan hukum dan perkumpulan kumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri. Dan ikut sertanya badan hukum dan perkumpulan itu yaitu melalui perantara pengurusnya.

Berarti badan-badan hukum dan perkumpulan itu dapat digugat dan menggugat dimuka hakim melalui pengurus tersebut.

Mengenai domisili (tempat tinggal), setiap orang akan menurut hukum harus memilikinya sebagai tempat kedudukan tertentu.

Hal ini, antara lain :

·         Bila seseorang akan menikah tempat tinggal maka domisili harus jelas

·         Begitu juga bila seseorang dipanggil dipengadilan oleh suatu urusan

·         Dan untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadili seseorang sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalnya si A bertempat tinggal di jakarta pusat, maka yang berhak mengadili adalah pengadilan jakarta pusat.

Sumber :

• Kartika S,Elsi dan Advendi.Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II Revisi).Grasindo
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab2-hukum_perdata.pdf